BAHASA INDONESIA ENGLISH

Berita Singkat

     

Daftar Negatif Investasi

Sebagai provinsi, Yogyakarta mengikuti ketentuan-ketentuan nasional mengenai sektor-sektor yang  terbuka dan tertutup untuk investasi seperti yang diatur pada Perpres No. 44/2016. Dengan peraturan ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan daftar baru sektor-sektor yang sepenuhnya atau  sebagian tertutup untuk kegiatan swasta asing dan/atau investasi domestik yang disebut  Daftar Negatif  Investasi, disingkat DNI.

Investor asing misalnya memandang susunan DNI sebagai keputusan yang bersifat sementara. Namun BKPM menjelaskan mengenai pertimbangan yang rasional dari DNI, termasuk ketentuan baku (grandfathering provision) dan merupakan penahan terhadap pembalikan pemisahkan kepemilikan antara pemilik asing dan  domestik untuk sektor-sektor yang tertutup sebagian. BKPM telah mengkhususkan pada upaya-upaya atas sektor-sektor yang dipandang mempunyai potensi nilai yang terbesar, terutama jasa pengiriman, rumah sakit, industri kreatif dan pendidikan.

Silahkan download dokumen Perpres di sini.