BAHASA INDONESIA ENGLISH

Berita Terbaru

Tentang BKPM


Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumberdaya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Ikilim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan dibidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Selama ini salah satu faktor yang menghambat peningkatan penanaman modal di Indonesia adalah iklim penanaman modal yang tidak kondusif yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah dalam menarik penanaman modal terutama penanaman modal asing. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan peraturan di bidang penanaman modal yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pelayanan penanaman modal kepada investor.  

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi DIY ditetapkan berdasarkan Perda DIY nomor 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembentukan badan ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor.

Kebijakan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di DIY, Pemda DIY telah menyusun dokumen perencanaan sebagai arah pembangunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2017, yang salah satunya misinya adalah "Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah yang berbasis pariwisata dan potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera", serta sasaran dari misi tersebut adalah Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif, maka dukungan penanaman modal khususnya penanaman modal Non Pemerintah/ swasta sangat diperlukan.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DIY nomor 74 tahun 2015 tentang Rinciaan Tugas dan Fungsi Badan  Kerjasama dan Penanaman Modal, bertugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerjasama dan penanaman modal. Bidang penanaman modal ini sangat memerlukan penanganan serius yang harus dimiliki demi mewujudkan apa yang telah diamanatkan dalam konstitusi.