BERITA

Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ditarik ke Pusat

Kafka
Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ditarik ke Pusat

Pemerintah pusat melalui surat edaran Nomor 1481/30.01/DJB/2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang dituju kepada seluruh gubernur se-Indonesia, menarik kewenangan pengelolaan minerba dari pemerintah daerah. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Ridwan Djamaluddin.

Dalam surat itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjelaskan, sesuai dengan ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Minerba, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berakhir pada tanggal 10 Desember 2020 atau enam bulan sejak UU Minerba mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020 lalu.

Dengan begitu, dalam surat tersebut, terhitung sejak 11 Desember 2020, kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara beralih ke pemerintah pusat.

Surat Edaran dari Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Nomor 1481/30.01/DJB/2020 Perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara