Rapat Koordinasi Penerapan Aplikasi One Single  Submission  (OSS) Sektor Perindustrian dan Perdagangan

Rapat Koordinasi Penerapan Aplikasi One Single Submission (OSS) Sektor Perindustrian dan Perdagangan

Rapat Koordinasi Penerapan Aplikasi One Single  Submission  (OSS) Sektor Perindustrian dan Perdagangan.

Dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri, tanggal 12 Oktober 2018. Peserta rapat terdiri dari:

1. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu seluruh Indonesia

2. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan seluruh Indonesia.

Hasil Rapat Koordinasi Penerapan Aplikasi One Single  Submission  (OSS) Sektor Perindustrian dan Perdagangan :

1. Perlu didorong Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk mengeluarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Perizinan Berusaha Sektor Industri;

2. Sambil menunggu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Perizinan Berusaha sektor industri diundangkan, maka Kementerian Perindustrian perlu menerbitkan surat edaran terkait perizinan berusaha sektor industri yang NSPK-nya belum disusun atau direvisi dengan memperhatikan kewenangannya;

3. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI agar mengeluarkan surat edaran terkait perizinan yang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)nya belum disusun atau direvisi oleh Kementerian / Lembaga Negara dengan memperhatikan kewenangannya;

4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI perlu mensinergikan berbagai aplikasi beserta menunya yang dibuat oleh Kementerian / Lembaga Negara, sehingga Daerah hanya menggunakan aplikasi One Single  Submission  (OSS);

5. Pemerintah Daerah segera melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah mengenai perizinan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2018 tentang Pelayananan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kementerian / Lembaga Negara terkait;

6. Pemerintah Daerah agar menganggarkan pelaksanaan One Single  Submission  (OSS) tahun 2019 pada Dokumen Perencanaan Daerah dan Dokumen Penganggaran;

7. Untuk aplikasi One Single  Submission  (OSS), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi langsung dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI;

8. Kementerian Dalam Negeri RI akan melakukan fasilitasi terhadap Pemerintah Daerah terkait penerapan aplikasi One Single  Submission  (OSS) untuk seluruh urusan pemerintahan yang memiliki perizinan.

 

SILAKAN DOWNLOAD

Paparan Kementerian Bidang Perekonomian RI (Download)

Dinas Terkait