Workshop Aplikasi Pencabutan dan Pembatalan Perizinan Berusaha Unit Direktorat Wilayah II BKPM RI di BKPM DIY

Workshop Aplikasi Pencabutan dan Pembatalan Perizinan Berusaha Unit Direktorat Wilayah II BKPM RI di BKPM DIY

Workshop Aplikasi Pencabutan dan Pembatalan Perizinan Berusaha Unit Direktorat Wilayah II BKPM RI di BKPM DIY, tanggal 21 November 2018. Peserta kegiatan terdiri dari:

1. BKPM RI;

2. BKPM DIY;

3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten/Kota se-DIY;

4. Perusahaan di DIY.

Hasil Workshop Pencabutan Aplikasi Pencabutan dan Pembatalan Perizinan Berusaha :

1. Prioritas pengembangan sistem OSS untuk proses pencabutan, adalah sebagai berikut :

a) Pencabutan atas permohonan dari pelaku usaha yang berbadan hukum (PT) dengan status likuidasi maupun non likuidasi;

b) Pencabutan atas izin dari BKPM.

2. Dalam hal pelaku usaha melakukan Pencabutan Perizinan Berusaha yang belum terdaftar dalam Sistem OSS maka:

a) Terhadap Perizinan Berusaha lainnya yang masih berlaku wajib didaftarkan dalam Sistem OSS;

b) Terhadap pencabutan salah satu atau lebih bidang usaha dan/atau lokasi proyek, Pelaku Usaha terlebih dahulu membuat Perizinan Berusaha dalam Sistem OSS dan melakukan perubahan atas perizinan berusaha tersebut.

3. Kewenangan Daerah dalam proses pencabutan via OSS ?

a) Hak akses sebagai verifikator (apakah masih dilibatkan) Pemerintah Daerah agar menganggarkan pelaksanaan One Single  Submission  (OSS) tahun 2019 pada Dokumen Perencanaan Daerah dan Dokumen Penganggaran.

4.  Dalam hal pencabutan atas likuidasi, pengajuan permohonan pencabutan dilakukan oleh likuidator pada sistem OSS dengan cara memvalidasi identitas likuidator (memerlukan hak akses untuk likuidator);

5. Diperlukan pengintegrasian dengan database AHU Online dalam hal mengambil elemen data Akta Notaris dan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pembubaran perseroan.\

Selengkapnya bisa download diatas

Dinas Terkait