YOGYAKARTA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelaraskan Rencana Kerja Tahun 2027 pada Rabu (25/2). Acara yang digelar secara hybrid dari Ruang Rapat Lt. 2 DPMPTSP DIY dan melalui platform Zoom ini menjadi ruang sinergi strategis antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam menjawab tantangan investasi ke depan.
Respons terhadap Target Investasi Nasional
Forum dibuka oleh Moderator, Bp. Wiwid Ardhianto, S.E., M.Sc. (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda), yang memaparkan tiga isu besar: eskalasi target realisasi dari pusat, optimalisasi potensi di tengah keterbatasan daya dukung lahan, serta peran Kerja Sama Luar Negeri (KSLN).
Kepala DPMPTSP DIY, Bapak Ghofar Ismail, mengakui bahwa kesuksesan DIY melampaui target di tahun sebelumnya membawa konsekuensi pada ekspektasi yang lebih tinggi dari pemerintah pusat. “Targetnya luar biasa, mungkin dari pusat melihat tahun lalu tercapai Rp8,4 Triliun,” ungkapnya.
Kepastian Hukum sebagai Kunci Investasi
Narasumber ahli, Dr. Didi Nuryadin, S.E., M.Si., menekankan bahwa variabel utama yang dicari investor adalah kepastian hukum. Beliau mengingatkan pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam merespons implementasi PP 28 Tahun 2025 dan pemutakhiran KBLI 2025. “Pelaku usaha butuh kepastian. Jangan ada yang abu-abu; jika aturan menyatakan A, maka seluruh instansi dari pusat hingga daerah harus bersuara sama demi menjaga kepercayaan pelaku usaha,” tegas Pak Didi.
Sektor Digital: Solusi Cerdas Keterbatasan Lahan
Mengingat karakteristik DIY yang memiliki keterbatasan lahan fisik, Bapak Ghofar Ismail menyoroti industri digital sebagai motor pertumbuhan baru. Bp. Aga dari ADITIF (Asosiasi Digital Kreatif Indonesia) menjelaskan bahwa meski fokus saat ini pada aplikasi dan software, DIY juga memiliki ekosistem animasi, game, dan film yang kuat.
Menanggapi hal tersebut, Pak Ghofar menegaskan sektor ini akan menjadi prioritas promosi ke luar negeri. “Sektor ini yang akan digalakkan karena tidak butuh orang banyak dan lahan luas namun impact-nya besar. Ke depan akan kami promosikan ke negara-negara mitra (sister province),” jelas beliau.
Kolaborasi Strategis KADIN dan Bapperida
Dukungan penuh datang dari KADIN DIY. Bp. Richard Kaunang selaku Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Hubungan Luar Negeri KADIN
DIY, menyatakan kesiapan Kadin dalam memfasilitasi pertemuan dengan investor internasional. “KADIN DIY siap memberikan strategi-strategi khusus dari perspektif pelaku usaha untuk membantu pemerintah daerah dalam memetakan dan mengeksekusi peluang investasi internasional,” tegasnya.
Di sisi perencanaan, Bp. Imam Budidharma selaku Kepala Bidang Perekonomian Bapperida DIY mengingatkan pentingnya mitigasi konflik tata ruang sejak dini. Sinkronisasi antara sektor pertanian, kelautan, dan industri harus dilakukan di awal guna memastikan investasi masuk ke lahan yang tepat dan mampu mendorong UMKM lokal naik kelas.
Optimalisasi Aset dan Koordinasi Wilayah
Terkait kendala fisik, Ibu Dra. Deden Rokhanawati (Analis Kebijakan Ahli Madya DPMPTSP DIY) memberikan catatan penting mengenai optimalisasi aset daerah. Beliau menekankan perlunya identifikasi terhadap aset-aset atau fasilitas yang saat ini masih mangkrak agar dapat ditawarkan kembali sebagai peluang investasi. Selain itu, Ibu Deden menyoroti pentingnya penyelesaian masalah teknis di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) melalui koordinasi yang lebih erat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar hambatan seperti masalah sewa-menyewa lahan dapat segera teratasi secara konkret.
Redefinisi Valuasi Karya Intelektual
Forum juga memberikan perhatian khusus pada metode penghitungan realisasi investasi. Merespons masukan dari Ibu Ir. Heny Nursilawati, M.M. (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP DIY), Bapak Ghofar sepakat bahwa karya intelektual tidak bisa semata-mata dinilai dari nilai aset fisik saja. Beliau menegaskan perlunya standarisasi valuasi bagi sektor digital dan kreatif agar kontribusi ekonomi dari karya-karya tersebut dapat tercatat secara sah sebagai realisasi investasi daerah. “Kami akan berkomunikasi dengan instansi terkait untuk mencari mekanisme standarisasi agar karya intelektual ini bisa disejajarkan dengan capaian nasional,” jelas Pak Kadis.
Penutup: Optimalisasi Jaringan Sister Province
Sebagai langkah konkret ke depan, DPMPTSP DIY akan mengupayakan secara maksimal pemanfaatan skema Kerja Sama Luar Negeri (KSLN). Jaringan Sister Province yang telah terjalin akan dioptimalkan sebagai katalisator untuk menarik minat penanam modal ke DIY. Bapak Ghofar menegaskan bahwa pengawalan investasi memerlukan komitmen kolektif seluruh OPD. “SDM sudah ada, tempat sudah ada, tinggal menyambungkan saja melalui jaringan internasional yang kita miliki sehingga bisa memberikan impact besar bagi DIY,” pungkasnya.
#jogja #jogjainvest #jogjaistimewa #investasi #forumopd
