FAQs

Q: Siapa yang wajib mengirim LKPM?

Semua usaha wajib menyampaikan LKPM Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 ayat c: Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyarnpaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Q: Untuk mendirikan usaha kemudahan apa saja yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ?

Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal Penyediaan sarana dan prasarana; Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d.pemberian bantuan teknis; Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinanmelalui pelayanan terpadu satu pintu Kemudahan akses pemasaran hasil produksi Kemudahan investasi langsung konstruksi Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah Pemberian kenyamanandan keamanan berinvestasi di daerah Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil Kemudahan akses pasokan bahan baku Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor7 Tahun2020tentangperubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

Q: Ketentuan apa saja yang harus dipenuhi perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan PMA untuk melakukan kegiatan usaha di daerah ?

PMA wajib melaksanakan ketentuan, persyaratan nilai investasi dan permodalan yang mencakup : Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan terakhir Total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diluar tanah dan bangunan; Nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) Persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham; dan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal

Q: Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing dalam kegiatan usahanya mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal untuk memperingan biaya pendirian usaha dan dalam rangka kemudahan usaha di daerah ?

Perusahaan yang memiliki NIB dan/atau Izin Usaha dapat memperoleh fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas fiskal mencakup: 1. Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Mesin tidak termasuk suku cadang 2. Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor Barang dan Bahan Permohonan fasilitas diajukan secara daring melalui SPIPISE dilengkapi dengan persyaratan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal

Q: Apakah terdapat Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY ?

Terdapat Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY Nomor 188/03592/2020 Tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY

Q: Apakah terdapat maklumat pelayanan di Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY ?

Terdapat maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY. Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY Nomor 188/0328/PZ/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY

Q: Apakah terdapat standar waktu penerbitan ijin yang di terbitkan oleh Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY dan telah diatur dengan aturan ?

ijin – ijin yang di terbitkan di Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY terdapat standarnya dan telah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY Nomor 180/03977/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY. Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY Nomor 180/03977/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY

Q: Sektor apa saja yang paling menonjol dan memiliki ruang yang masih dapat dikembangkan untuk investasi di masa depan selain pariwisata dan pendidikan?

DIY memiliki modalitas yang unik dan tidak semua daerah memiliki yaitu potensi yang cukup besar dalam bidang pengembangan industry kreatif terutama pada sector berikut ; fashion, animation, mobile game development, software development, product design.

Q: Dari studi dan kajian yang pernah dilakukan DPPM, apa yang menjadi kekuatan utama DIY dalam menerima investor untuk menanamkan modalnya disini?

Kekuatan utama DIY dalam menerima investor baru adalah : 1. Stabilitas Ekonomi dan Politik 2. Lingkungan bisnis yang dinamis 3. Infrastruktur yang terus berkembang 4. Tenaga kejra yang produktif, kreatif dan didominasi anak muda 5. Ekonomi yang berorientasi pasar 6. Kebijakan pemerintah yang pro-bisnis